KEWENANGAN DISKRESI INOVASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji, menemukan dan menjelaskan Hakikat Diskresi dalam Pengambilan Kebijakan inovasi daerah yang mendukung pemerintahan daerah; untuk mengkaji, menemukan dan menjelaskan Implementasi Pengaturan Diskresi dalam pengambilan kebijakan inovasi pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan pemerintahan daerah; dan untuk mengkaji, menemukan dan menjelaskan Model Diskresi Kebijakan Inovasi Daerah yang ideal dalam peningkatan pelayanan pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat diskresi Diskresi dalam Pengambilan Kebijakan Inovasi Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya harus dipandang sebagai bagian integral pelaksanaan sistem dari Negara yang berbasis pada hukum sehingga tindakan diskresi merupakan tindakan sah oleh seorang pejabat Negara atau pemerintah karena kebebasan yang digunakan bukan dalam rangka kepentingan pribadi tetapi tetap dalam kerangka esensi kepentingan warga Negara secara keseluruhan dan sebagai refleksi dari tanggung jawab Negara. Implementasi kebijakan inovatif pemerintah daerah melaui diskresi terjadi dalam dua dimensi yakni Dimensi Legalitas dan Dimensi Kapasitas kelembagaan. Legalitas menunjukkan secara ideal tindakan diskresi yang dilakukan oleh seorang pejabat publik pada pemerintahan di daerah, khususnya dalam rangka mengembangkan suatu inovasi di daerah, secara subtansial merupakan tindakan yang berada dalam kerangka legalitas suatu negara hukum. Dimensi kapasitas kelembagaan terutama aspek kepemimpinan sangat berpengaruh kuat terhadap kemunculan kebijakan inovatif pemerintah daerah yang dilaksanakan diskresi, sehingga capaian ideal tujuan bernegara dapat terselenggara dalam perwujudan kepentingan umum masyarakat dan rasa keadilan. Model ideal kebijakan diskresi bagi program inovasi dalam pemerintahan daerah terdiri atas 5 (lima) elemen dasar yaitu elemen Nilai Konstitusional; elemen Nilai Negara Hukum; elemen Nilai Moral dan Etik; elemen Nilai Kolaborasi; serta elemen Nilai Kemanfaatan.
Kata Kunci: Kewenangan; Diskresi Inovasi; Pelayanan Pemerintah Daerah