PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM = THE ESTABLISHMENT OF SPECIAL COURT AS THE RESOLUTION OF DISPUTE PROCESS ON GENERAL ELECTION


Camubar, A. Nur Indah Amaliah (2022) PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM = THE ESTABLISHMENT OF SPECIAL COURT AS THE RESOLUTION OF DISPUTE PROCESS ON GENERAL ELECTION. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B11116572_skripsi cover.png

Download (149kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B11116572_skripsi 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B11116572_skripsi dp.pdf

Download (135kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B11116572_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

A. NUR INDAH AMALIAH CAMUBAR (B11116572), Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dibawah bimbingan Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. sebagai Pemimbing I dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan pengadilan khusus yang diatur dalam Undang-undang serta dalam rangka mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang dalam suatu pengadilan khusus Pemilu di Indonesia. Pengadilan Khusus Pemilu sebagai ius contituendum atau hukum yang dicita-citakan merujuk pada beberapa model pengadilan khusus yang ada di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan hukum doktrinal. Lokasi penelitian pada beberapa perpustakaan yang menunjang kebutuhan penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, serta kepustakaan lainnya sebagai data utama. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) Pembentukan pengadilan khusus Pemilu diatur dalam undang-undang untuk menyederhanakan penyelesaian sengketa proses Pemilu. 2) Dalam rangka pembentukan pengadilan khusus, perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang fungsi, tugas, dan wewenang pengadilan. Undang-undang tersebut dibentuk dengan cara dilakukan suatu pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.
Keywords : Pengadilan Khusus, Pemilihan Umum

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 07 Feb 2022 06:54
Last Modified: 07 Feb 2022 06:54
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/13003

Actions (login required)

View Item
View Item