Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Dalam International Space Station (ISS) = Review of International Law Against Criminal Acts That Occur in the International Space Station (ISS)

Brenando M. Awusi (B111 16 318) dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Dalam International Space Station (ISS)”. Di bawah bimbingan Pak Maskun sebagai Pembimbing I dan Ibu Trifenny sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan yang mengatur penyelesaian tindak pidana yang terjadi di International Space Station dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Perkembangan yang terjadi mengenai stasiun ruang angkasa nasional dan juga internasional memberikan suatu pandangan baru di bidang hukum khususnya pada yurisdiksi negara terhadap tindakan kriminal. Hal ini karena pada kenyataannya tidak ada individu maupun negara di bumi yang memiliki kedaulatan di Ruang Angkasa, terdapat garis-garis batas wilayah suatu negara dan batas-batas politik yang tidak dapat melampaui atmosfer planet ini, sehingga aturan-aturan yang mengatur yurisdiksi negara khususnya di bidang yurisdiksi kriminal di ruang angkasa menjadi topik utama yang disoroti oleh negara-negara maju. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan hukum positif yang digunakan untuk mengatur yurisdiksi kriminal di International Space Station.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menjadikan Intergovernmental Agreement (IGA) on Space Station 1998 sebagai sumber hukum utamanya. Dan studi pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari penulisan melalui berbagai media yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
Adapun hasil penelitian adalah 1) pasal 22 konvensi IGA 1998 menjadi satu-satunya hukum positif yang mengatur yurisdiksi kriminal di ruang angkasa sekarang ini dan menjadi landasan hukum yurisdiksi kriminal yang akan digunakan oleh manusia di masa depan. IGA juga secara eksplisit mengatur mengenai ekstradisi, kekayaan intelektual, dan subjek lainnya; 2) Upaya penyidikan akan dilakukan oleh negara atau agensi dari pelaku tindak pidana jika dalam peristiwa tersebut tidak melibatkan negara lain, dan jika melibatkan negara lain maka negara korban akan mengirim penyidik dari negara atau agensinya. Serta penerapan sanksi pidana maupun administratif berdasarkan peraturan pidana negara, militer maupun internal agensi keantariksaan melalui sidang kode etik.
Keywords : International Space Station, Ruang Angkasa