Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Yang Hidup di Laut (Sea Nomad) = Analysis of International Law on the Protection and Fulfilment on the Rights of Indigenous Peoples Living in the Sea (Sea Nomad)


Sallata, Hans Giovanny Yosua (2022) Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Yang Hidup di Laut (Sea Nomad) = Analysis of International Law on the Protection and Fulfilment on the Rights of Indigenous Peoples Living in the Sea (Sea Nomad). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B11116303_skripsi cover.png

Download (261kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B11116303_skripsi 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B11116303_skripsi dp.pdf

Download (325kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B11116303_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

HANS GIOVANNY YOSUA SALLATA (B11116303), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat yang Hidup di Laut (Sea Nomad)”. Di bawah bimbingan Iin Karita Sakharina dan Muhammad Ashri.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum internasional mengenai hak masyarakat adat dan kewajiban Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak sea nomad sebagai masyarakat adat yang hidup di laut.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan. Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, risalah pembuatan undang-undang dan risalah pembuatan perjanjian internasional serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) PBB telah mengeluarkan United Nations Declaration on Indogenous People atau UNDRIP yang merupakan kelanjutan dari perkembangan konsepsi mengenai Hak Asasi Manusia dalam hukum Internasional, UNDRIP merupakan langkah progresif yang diambil oleh PBB dan negara-negara anggota untuk mengakui status dan mangakomodasi hak masyarakat adat dalam sistem hukum internasional. (2) Indonesia merupakan salah satu dari 144 negara yang telah menandatangani UNDRIP, untuk itu Indonesia memiliki kewajiban moral untuk mengimplementasikan norma yang terkandung dalam UNDRIP ke dalam sistem hukum nasionalnya.
Keywords : UNDRIP, Masyarakat Adat, Sea Nomad.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 03 Feb 2022 06:25
Last Modified: 03 Feb 2022 06:25
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/12869

Actions (login required)

View Item
View Item