TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN ADANYA PENCATATAN PALSU PEMBUKAAN FASILITAS KREDIT DAN REKENING DEPOSITO (Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks) = JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS INTENTIONALLY CREATING OR CAUSING FALSE RECORDS OF OPENING CREDIT FACILITIES AND DEPOSIT ACCOUNTS (Case study decision number 1351 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks)

NUR FADILA (B111 16 125), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Pembukaan Fasilitas Kredit Dan Rekening Deposito(Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks). (Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing utama dan Nur Azisa selaku pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu pembukaan fasilitas kredit dan rekening deposito dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu pembukaan fasilitas kreedit dan rekening deposito.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :(1) penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam hal pemalsuan dokumen atau pencatatan palsu terbukti melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya juga tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat meniadakan suatu perbuatan pidana pada diri Terdakwa; (2) Majelis Hakim telah benar dalam mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya, tetapi perlu adanya pertimbangan hukum hakim yang lain sebagai pertimbangan untuk penjatuhan sanksi agar sesuai dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
Kata Kunci : Kredit, Rekening Deposito, Pencatatan Palsu.