TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI


Hamka, Nur Fadly (2022) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B11114341_skripsi_02-12-20211.png cover.png

Download (174kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B11114341_skripsi_02-12-2021.pdf 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
B11114341_skripsi_02-12-2021.pdf dp.pdf

Download (283kB)
[thumbnail of Full Taxt] Text (Full Taxt)
B11114341_skripsi_02-12-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

NUR FADLY HAMKA (B11114341), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam TIndak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.)” di bawah bimbingan ibu Haeranah sebagai Pembimbing Utama dan ibu Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan melakukan metode Pendekatan Perundang-undangan (statute aprroach) dan Pendekatan Kasus (case approach).
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, dapat dilakukan terhadap Korporasi dan atau pengurusnya, yakni ketika tindak pidana Korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip menentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi oleh penuntut umum sudah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ada dan hakim tepat menjatuhkan putusan yang sesuai kepada terdakwa.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kamaluddin
Date Deposited: 25 Jan 2022 03:29
Last Modified: 25 Jan 2022 03:29
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/12672

Actions (login required)

View Item
View Item