Rusdi, Rusdi (2022) Dinamika Politik Pembentukan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of cover]](/12342/1.hassmallThumbnailVersion/E052171022_tesis_19-11-2021%20cover1.jpg)
![](/12342/1.haspreviewThumbnailVersion/E052171022_tesis_19-11-2021%20cover1.jpg)
E052171022_tesis_19-11-2021 cover1.jpg
Download (238kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
E052171022_tesis_19-11-2021 bab 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
E052171022_tesis_19-11-2021 dapus.pdf
Download (3MB)
![[thumbnail of full text]](/style/images/fileicons/text.png)
E052171022_tesis_19-11-2021.pdf
Restricted to Registered users only until 1 January 2026.
Download (5MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terbentuknya hak angket dan untuk menggambarkan dan menganalisis kepentingan antara elit DPRD pendukung dan penentang dalam pembentukan hak angket DPRD Sulawesi Selatan.
Tipe penelitian yang digunakan yaitu peneiitan kualitatif, yang memberikan gambaran faktual mengenai dinamika pembentukan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong yang paling dominan dalam mendorong terbentuknya hak angket adalah adanya SK yang ditandatangani oleh wakil Gubemur. Itulah yang menjadi bahan paling sering digunakan dan paling menentukan dalam penggunaan hak angket DPRD Sulawesi Selatan dari keluarnya SK tersebut adalah pandangan utama dari anggota DPRD adalah dualisme kepemimpinan. Wakil Gubernur merasa punya kewenangan, sementara gubemur punya kemauan lain. Wakil gubemur melampaui kewenangannya gubemur tidak memberikan penegasan terhadap wakilnya terhadap apa yang dilakukan oleh seorang wakil dalam pemerintahan, mengenai pertarungan kepentingan antara Elit DPRD pendukung (pro) dan Elit DPRD penentang (kontra) yang paling kuat tarikan kepentinganya adalah pada proses penggalangan untuk penggunaan hak angket atau hak interpelasi. Pembahasan ini yang paling dominan dan paling menguras waktu Anggota DPRD dimulai sejak awal mula. Hak angket diwacanakan di DPRD sampai pada rapat paripuma pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JC Political theory |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 18 Jan 2022 03:27 |
Last Modified: | 18 Jan 2022 03:27 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/12342 |