LOBI POLITIK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA DPD RI

Penelitian ini tentang lobi politik dalam upaya meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa strategi dalam lobi politik anggota DPD dalam meningkatkan kinerja lembaga DPD periode 2014-2019 dan 2019-2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu berfokus pada apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, tindakan, sikap pro-kontra dan lainnya secara menyeluruh pada situasi dan kondisi yang alami kemudian menarasikan dalam bentuk tulisan.
Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah (1) Pendeketan Institusi Baru (New Institutionalism), (2) Teori Jaringan Aktor, (3) Konsep Kewenangan, dan (4) Konseptualisasi Lobi. Metode pengumpulan data primer di dalam tesis ini menggunakan metode wawancara, sedangkan data sekunder menggunakan metode dokumenter dan metode kajian pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah diskriptif analisis dari hasil wawancara, peneliti mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi politik yang dilakukan oleh DPD RI adalah Lobi Politik. Ada beberapa beberapa lobi politik yang di lakukan dalam mengikatkan kinerja DPD RI, yaitu melihat kualitas Anggota, memanfaatkan Jaringan Aktor yang di miliki dan peran kesekratariatan dalam melihat momentum yang di miliki DPD RI. Kualitas yang di miliki Anggota DPD RI dalam melobi sebuah program atau kebijkaan sangat diperlukan. Setiap Anggota DPD RI harus jeli melihat program prioritas yang di miliki daerah yang di wakilinya kemudian menyampaikannya kepada DPR RI ataupun Presiden untuk di tindaklanjuti. Peran Jaringan Aktor Anggota DPD RI sangat diperlukan dalam proses menindaklanjuti program atau kebijakan tersebut. Proses lobi politik dalam meningkatkan kinerja DPD RI tidak hanya tanggung jawab Anggotanya, tetapi Kesekretariatan DPD RI juga memiliki peran penting dalam melihat momentum yang di miliki dalam melakukan pengusulan Kebijakan yang merupakan inisiasi DPD RI.