Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu)

ABSTRAK
INDRIANI KARLINA (B11115103), judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu), dibawa bimbingan Muhadar selaku pembimbing I dan Audyna Mayasari selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui (1) penerapan pidana materil terhadap keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kampanye calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam putusan Nomor : 6/Pid.sus/2019/PN.Dpu
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Dompu dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu hakim Pengadilan Negeri Dompu dan studi kepustakaan berupa memperlajari putusan serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan pidana materil terhadap keikutsertaan anggota Badan Permusywaratan Desa dalam kampanye calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sesuai dengan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ikut serta dalam sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.(2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Putusan Nomor 6/Pid.sus/2019/PN.Dpu telah sesuai berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu.