JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DARI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLI INDONESIA TAHUN 1945.

MUH. ZUHUD AL KHAER ZAHIR, B 111 15 081, Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dari Perspektif Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 (di bimbingan oleh Marwati Riza sebagai Pembimbing I dan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pengaturan antara UUD NRI 1945 dengan UU BPJS terkait kepesertaan dan bagaimanakah implikasi terhadap warga negara yang tidak ikut menjadi peserta program jaminan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka digunakan lebih dari satu pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran kepustakaan, adapun sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil Penelitian ini yaitu: 1) Tidak berkesesuainya antara UUD NRI 1945 dengan UU BPJS terkait kepesertaan dimana dalam UU BPJS mewajibkan sedangkan dalam UUD NRI 1945 ialah merupakan hak untuk mendapatkan jaminan sosial. 2) Akibat dari diwajibkannya dalam UU BPJS maka warga negara dikenai sanksi administratif jika tidak mengikuti program jaminan sosial, hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) dan 34 ayat (2) dan (3) terkait hak untuk meperoleh pelayanan kesehatan dan tanggungjawab negara untuk melaksanakan sistem jaminan sosial.