Tinjauan Hukum Laut Internasional Terhadap Praktik Overfishing

RAHADIAN KHAIRUN AMIN (B11114304) dengan judul Tinjauan Hukum Laut Internasional Terhadap Praktik Overfishing. Dibimbing oleh Bapak Marcel Hendrapati sebagai Pembimbing I dan Bapak Maskun sebagai Pembimbing II.
Industri perikanan Indonesia adalah bagian paralel dalam kehidupan masyarakat di seluruh belahan dunia. Hasil dari produk-produk perikanan telah bergerak menjadi suatu komoditi yang secara internasional diperdagangkan karena menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi. Salah satu dampak buruk dari alat penangkap ikan yang semakin canggih mengakibatkan terjadinya penangkapan ikan secara berlebih (overfishing) sehingga keberlangsungan spesies ikan justru menjadi terancam. Food and Agriculture Organization (FAO) sendiri mencatat terjadinya penurunan persediaan ikan yang ada sebesar 66,9% dari tahun 1974 hingga tahun 2016 (turun 23,1% menjadi 66,2% di tahun 2016 dari 90% pada tahun 1974) akibat overfishing. Dalam jangka panjang, apabila praktik overfishing tidak diantisipasi, tentunya akan menimbulkan dampak buruk pada lingkungan laut karena terganggunya sistem rantai makanan serta hancurnya habitat alamiah dari ikan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum laut internasional mengenai tindakan overfishing dan untuk mengetahui penerapan hukum di Indonesia terhadap tindakan overfisihing.
Penulis berkesimpulan bahwa (1) Tindakan Overfishing telah diatur dalam beberapa perangkat hukum internasional yaitu pada “Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention of The Law on The Sea, UNCLOS 1982)” serta diatur dalam dua perjanjian internasional di bidang perikanan yaitu “The Agreement to Promote Compliance With International Conservation and Management Measure by Fishing Vessels on The High Seas (FAO Comliance Agreement) 1993” dan “The Agreement for the Implementation of the Provision of The UNCLOS 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish dan Highly Migratory Fish Stocks 1995. (2) Penerapan hukum pada tindakan overfishing di Indonesia telah diterapkan pada beberapa perangkat hukum Undang-Undang 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Keputusan Mentri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-K P/2017 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.