Rhostyna, Rhostyna (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEGAWAI BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH (Studi Kasus Putusan Nomor : 132/Pid.B/2019/PN. Bbs). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/12069/1.hassmallThumbnailVersion/B11115126_skripsi_30-11-2021%20cover1.jpg)
![](/12069/1.haspreviewThumbnailVersion/B11115126_skripsi_30-11-2021%20cover1.jpg)
B11115126_skripsi_30-11-2021 cover1.jpg
Download (239kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B11115126_skripsi_30-11-2021 bab 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B11115126_skripsi_30-11-2021 daftar pustaka.pdf
Download (100kB)
![[thumbnail of full taxt]](/style/images/fileicons/text.png)
B11115126_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
RHOSTYNA, NIM B111 15126, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah(Studi Kasus Putusan Nomor : 132/Pid. B/2019/PN. Bbs). Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi Tindak Pidana penggelapan oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor: 132/Pid.B/2019/PN. Bbs.
Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, mempelajari, mengkaji, dan menjelaskan mengenai tindak pidana penggelapan oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sekunder diperoleh dari buku teks, beserta bahan non hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:1) Kualifikasi tindak pidana penggelapan oleh pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dalam Pasal 46,Pasal 66 ayat (2) UU huruf b UU Perbankan Syariah mengatur mengenai penyalahgunaan dana nasabah, Pasal 63 ayat (1) mengatur pencatatan transaksi perbankan Syariah, Pasal 374 KUHP yang mengatur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, penggelapan ringan, tindak pidana penggelapan dengan unsur yang memberatkan,tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain serta tindak pidana penggelapan dalam keluarga 2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 132/Pid.B/2019/PN.Bbs dinilai sudah tepat, sehingga membuat Terdakwa patut dijatuhi hukuman atau pidana. Sehingga dengan begitu Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar aturan.
Keywords: Tindak pidana, Penggelapan dana, Pertimbangan Hukum Hakim
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 15 Jan 2022 03:15 |
Last Modified: | 15 Jan 2022 03:15 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/12069 |