EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pada korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan; (2) Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pada korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
Jenis Penelitian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penulis melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan data primer Sumber data yang digunakan merupakan penelitian pustaka dan peraturan perundang – undangan, sehingga hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang bertitik tolak pada upaya dalam menemukan asas-asas dan teori- teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum pada korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan dengan dua upaya penegakan hukum yaitu upaya preventif dan upaya represif tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan dengan cara mengsosialisasikan UU No.6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Kota Makassar sudah berjalan sesuai aturan yang diberlaku. Namun, dalam pelaksanaan upaya represif pelaksanaannya tidak berjalan efektif karena pelanggar tidak diberikan sanksi yang tegas. (2) Pelaksanaan penegakan hukum pada korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar dinilai bahwa belum efektif. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap korporasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan faktor masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pada masa PSBB jika dilihat pada Undang- Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak sesuai hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya tindak pidana pada korporasi yang melakukan pelanggaran yang mengacu pada pasal 90, 91, 92, 93, dan 94.