Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta untuk mengetahui dasar pelaksanaan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif empiris. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Samsat Kota Makassar. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Eksistensi pengenaan pajak progresif di Kota Makassar berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2010 adalah nama dan alamat yang sama. Makna dari kalimat “nama dan alamat yang sama” pada ketentuan tersebut adalah terdapat kesamaan nama (termasuk Nomor Induk Kependudukan [NIK] sebagai no identitas yang berlaku secara nasional dengan sistem elektronik) dan alamat pemilik kendaraan bermotor. ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2010 terkait dasar pajak progresif lebih relevan dan mewujudkan rasa keadilan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009. (2) Pelaksanaan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar dilaksanakan dengan indikator atau tolok ukur nama dan alamat yang sama oleh pemilik kendaraan. Hal tersebut berarti bahwa Kantor Samsat Kota Makassar melakukan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Perda No. 10 Tahun 2010.