PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN HAK PATEN ATAS MESIN PEMANEN PADI MEREK CHANDUE

ABSTRAK
DIPTARINA. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Hak Paten Atas Mesin
Pemanen Padi Merek Chandue” (dibimbing oleh Abdullah Marlang dan Oky
Deviany Burhamzah).
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap hak paten atas mesin pemanen padi merek
Chandue.; 2) mengetahui dan memahami sejauh mana perlindungan hukum
terhadap keabsahan seritifikat paten sederhana milik Paisal Chandue berdasarkan
Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. Jo
Putusan Mahkamah Agung No.28 K / Pdt.Sus / 2013.
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait,
yakni CV Chandue Tanindo, Pengadilan Negeri Pinrang, dan Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dari
populasi tersebut sampel ditetapkan dengan Purposive Sampling. Teknik
pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul
dianalisis secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan perlindungan paten
terhadap mesin pemanen padi merek Chandue belum berjalan secara efektif.
Belum efektifnya pelaksanaan perlindungan hak Paten mesin pemanen padi merek
Chandue tersebut, dengan adanya pelanggaran terhadap hak eksklusif dari penemu
sehingga belum memberikan kontribusi ekonomi bagi Paisal sebagai penemu
dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi terkait sudah didaftarkannya paten dan
merek mesin pemanen padi merek Chandue serta lemahnya peran serta
pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaaan perlindungan
hukum mesin pemanen padi merek Chandue setelah pendaftaran. 2) Perlindungan
hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik Paisal berdasarkan
Putusan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS
Jo Putusan Mahkamah Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 adalah Putusan
Mahkamah Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 menguatkan Putusan Pengadilan
Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. dengan menolak permohonan
penggugat sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan berdasarkan
pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009
/ PN.MKS dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang sehingga permohonan kasasi dari para penggugat tersebut harus ditolak,
sehingga Hak Paten milik tergugat Paisal tidak dibatalkan dan masih berlaku sampai
saat ini.