ANALISIS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH EKS EIGENDOM VERPONDING SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA TAHUN 1960

ABSTRAK
Andi Mirsa Paramitha Rusydi, P3600211027. Analisis Hukum
Kepemilikan Tanah Eks Eigendom Verponding Setelah Lahirnya UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960. Dibimbing Oleh Aminuddin Salle
dan Sri Susyanti.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum tanah
bekas eigendom verponding yang tidak dikonversi sesuai dengan
peraturan konversi dan untuk mengetahu bagaimanakah kekuatan
pembuktian surat keterangan kelurahan.
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu
penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaedah hukum, peraturan
hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian dilakukan
dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, oleh
karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian pustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan, masih banyak terdapat tanah hak
barat salah satunya yaitu tanah bekas Eigendom Verponding yang sejak
berakhirnya masa konversi, belum juga melakukan konversi sehingga
belum mempunyai sertifikat. Namun tanah Eigendom Veponding yang
belum melakukan konversi masih dimungkinkan untuk mendapatkan bukti
kepemilikan, tapi tidak melalui konversi lagi melainkan melalui pengajuan
hak baru pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan surat
keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala
kecamatan/kelurahan wilayah setempat. Surat keterangan lurah dapat
dijadikan alas hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah
(sertifikat), dan diakui oleh pertanahan. Oleh karena itu diakui sebagai
alas hak maka tentu saja bernilai sebagai alat bukti karena dikeluarkan
oleh pejabat umum.