Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah notaris sebagai Pejabat Umum dapat bertanggungjawab secara pidanaj ika terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya dan juga untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pemalsuan dalam pembuatan akta. Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung argumentasi dalam penelitian serta pendekatan konseptual. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini yaitu: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris sebagai pejabat umum jika terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya harus memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP (apalagi di junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sebenarnya merupakan hal yang tidak tepat, karena unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi dan unsur-unsur perbuatan pidana sulit dibuktikan bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan notaris yang di dasarkan kepada UUJN, dan kekeliruan dalam menerapkan hukum akan berakibat kriminalisasi terhadap pekerjaan/tugas notaris.
2) Mekanisme pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pemalsuan dalam pembuatan akta untuk kepentingan pemeriksaan dugaan tindak pidana dihadapan Majelis Kehormatan Notaris, yaitu terdiri dari tahap pengajuan permohonan, tahap pemanggilan notaris, tahap pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa dan tahap pengambilan keputusan. Penegak hukum tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap Notaris dan nanti kemudian meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, melainkan harus ada terlebih dahulu persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum dilakukan pemanggilan terhadap Notaris.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Akta, Notaris