PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT KAMPUNG LONG ISU TERHADAP HUTAN ADAT YANG DIKUASAI DENGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN OLEH PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER DI KABUPATEN MAHAKAM ULU


Junita, Rita (2021) PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT KAMPUNG LONG ISU TERHADAP HUTAN ADAT YANG DIKUASAI DENGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN OLEH PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER DI KABUPATEN MAHAKAM ULU. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B022181043_tesis_19-10-2021 COVER1.png

Download (177kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B022181043_tesis_19-10-2021 1-2.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B022181043_tesis_19-10-2021 DP.pdf

Download (478kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B022181043_tesis_19-10-2021.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum hutan adat yang berada dalam Hak Pengusahaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber dan untuk mengetahui perlindungan hukum hak masyarakat adat Kampung Long Isun terhadap hutan adat.
Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Mahakam Ulu tempat bermukimnya penduduk asli masyarakat adat Dayak Bahau Umaaq Suling, Teknik Pengumpulan data, yakni wawancara dan studi pustaka. Data yang Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari responden dilokasi penelitian, berupa wawancara langsung terhadap masyarakat adat setempat, dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deskriptif.
Hasil penelitian yang diperoleh (1) Status hukum hutan adat yang berada dalam Hak Pengusahaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber, belum ada kejelasan. Telah terjadi pertemuan dan melahirkan 3 poin kesepakatan yaitu pertama menghentikan konflik terkait tata batas antara masyarakat Kampung Long Isun, masyarakat Kampung Naha Aruq dengan PT. KBT, kedua Masyarakat Kampung Long Isun dan masyarakat Kampung Naha Aruq akan melakukan musyawarah mufakat yang difasilitasi Dewan Adat Dayak Wilayah Mahakam Ulu (DADWU), dan yang terakhir wilayah konsesi PT. KBT yang masuk wilayah Masyarakat Kampung Long Isun ditetapkan status quo dan akan menjadi hutan adat. Namun sampai dengan hari ini belum ada tindak lanjut dari kesepakatan tersebut. Sehingga status hutan sengketapun tidak memiliki kejelasan. (2) Perlindungan hukum hak masyarakat adat Kampung Long Isun terhadap hutan adat, ditelaah dari identifikasi sejarah, wilayah, hukum dan sistem hukum, menunjukan bahwa Masyarakat Kampung Long Isun adalah sekelompok masyarakat yang benar keberadaannya dan berkembang sampai saat ini, Long Isun juga menjadi sebuah identitas yang menunjukan ragam masyarakat Indonesia. Meskipun pengakuan bukan merupakan syarat mutlak, namun apabila masyarakat telah memenuhi berbagai persyaratan dan masih terbukti eksistensinya sebagai masyarakat adat. Mereka bisa menuntut haknya tanpa mesti ada pengakuan.

This research uses empirical research. The research site was conducted in Mahakam Ulu Regency where the indigenous people of Dayak Bahau Umaaq Suling, data collection techniques, namely interviews and literature studies. Primary Data, which is empirical data obtained directly from respondents in the location of research, in the form of in-person interviews with local indigenous peoples, and secondary data in the form of literature studies. Data analysis used is qualitative analysis with descriptive conclusion withdrawal.
The results of the research obtained (1) the legal status of customary forests that are within the Forest Business Rights of PT. KBT, there is no clarity. There has been a meeting and gave birth to 3 points of agreement, namely the first to stop the conflict related to the boundary between the people of Kampung Long Isun, the people of Kampung Naha Aruq, and PT. KBT, second The people of Kampung Long Isun and the people of Kampung Naha Aruq will conduct consensus deliberations facilitated by the Dayak Indigenous Council of Mahakam Ulu Region (DADWU), and most recently the concession area of PT. KBT that enters the area of Kampung Long Isun Community is established status quo and will become customary forests. To this day, there has been no follow-up to the deal. So that the status of disputed forests does not have clarity. (2) The legal protection of the rights of indigenous peoples of Kampung Long Isun to customary forests, examined from the identification of history, territory, law, and the legal system shows that the People of Kampung Long Isun is a group of people who are true to exist and developed to date, Long Isun also becomes an identity that shows the variety of Indonesian society. Although recognition is not an absolute requirement, if the community has met various requirements and is still proven to exist as an indigenous people. They can claim their rights without recognition.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 22 Nov 2021 02:00
Last Modified: 22 Nov 2021 02:00
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/11318

Actions (login required)

View Item
View Item