PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) YANG PAJAK TANAHNYA MASIH TERHUTANG

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dasar pertimbangan Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan pajak terhutang BPHTB/PPh final dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);dan (2) Untuk menganalisis implikasi hukum tidak ditetapkannya mekanisme penagihan dan batas waktu bayar pajak tanah terutang dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi literatur dan wawancara dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki dasar pertimbangan tertentu dalam menetapkan kriteria pemohon yang dapat diberikan kelonggaran berupa pajak terhutang BPHTB/PPh final dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemampuan masyarakat dalam membayar pajak tidak menjadi dasar pertimbangan BPN dalam menetapkan pajak terhutang BPHTB/PPh. Semua pemohon tanpa terkecuali dapat terhutang BPHTB/PPh nya selama pemohon tersebut menandatangani surat pernyataan BPHTB/PPh terhutang.(2) Implikasi hukum tidak ditetapkannya mekanisme penagihan dan batas waktu bayar pajak tanah terutang dalam program PTSL yaitu akan dilakukan pencatatan pada buku tanah dan pada sertipikat mengenai pajak terhutang pemohon. Selain itu, dapat berdampak pada berkurangnya pemasukan negara dari sektor perpajakan, dan tertib administrasi pertanahan tidak dapat terwujud. Pihak BPN tidak akan memproses peralihan hak atas sertipikat yang pada buku tanah sertipikatnya masih terdapat catatan BPHTB/PPh terhutang.