TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS SANGKAAN PEMALSUAN AKTA OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimanakah pertanggungjawaban PPAT terhadap akta jual beli tanah No. 123/2014 yang dibuatnya,dan apakah yang menjadi dasar penghentian penyidikan terhadap PPAT dengan sangkaan melanggar Pasal 266 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 56 KUHP.
Tipe penelitian ini adalah hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukan pertanggungjawaban yang diminta kepada PPAT bukan hanya dalam pengertian sempit yaitu membuat akta, akan tetapi pertanggungjawaban dalam arti yang luas, yaitu tanggung jawab pada saat fase akta dan tanggung jawab pada saat sesudah penandatanganan akta,tanggung jawab profesi PPAT dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Bahwa PPAT tidak dapat diperiksa secara pidana oleh karena unsur dalam Pasal 266 ayat (1) (2) KUHP tidak terpenuhi.