TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL FETISH KAIN JARIK BERMODUS PENELITIAN AKADEMIK (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)


Fatrilya, Atri (2021) TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL FETISH KAIN JARIK BERMODUS PENELITIAN AKADEMIK (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby). Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B011171023_skripsi_19-11-2021 cover1.png

Download (184kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B011171023_skripsi_19-11-2021 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B011171023_skripsi_19-11-2021 dp.pdf

Download (197kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B011171023_skripsi_19-11-2021.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pelecehan seksual fetish kain jarik bermodus penelitian akademik dan mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual fetish kain jarik bermodus penelitian akademik dalam putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.
Adapun hasil dari penelitian ini, yakni (1) kualifikasi mengenai tindak pidana pelecehan seksual fetish kain jarik belum diatur secara jelas baik didalam KUHP maupun diluar KUHP. Fetish merupakan perbuatan cabul jika ada perbuatan paksaan, cium-ciuman, raba-rabaan secara seksual (melanggar KUHP). Melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak jika korbannya adalah anak. Melanggar ketentuan Undang-Undang ITE apabila ada perekaman dan penyebarluasan melalui media elektronik. Melanggar ketentuan Undang-Undang Pornografi apabila mengandung unsur tindakan yang berkaitan dengan pornografi. Kualifikasi perbuatan tersebut merupakan delik formil. (2) dalam penerapan sanksi terhadap pelaku dalam putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby hakim wajib mempertimbangkan segala aspek yuridis dan non-yuridis agar penjatuhan hukuman dapat memberikan rasa keadilan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions (Program Studi): Program Pascasarjana > Sistem Sistem Pertanian
Program Pascasarjana > Teknik Perencanaan Prasarana
Program Pascasarjana > Teknik Transportasi
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 22 Nov 2021 01:05
Last Modified: 22 Nov 2021 01:05
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/11302

Actions (login required)

View Item
View Item