Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi Nelayan Di Kabupaten Pangkep

Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menganalisis sinergitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Pertahanan Nasionalterkait Pendaftaran Hak Atas Tanah bagi Nelayan di Kabupaten Pangkep dan untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bagi Nelayan di Kabupaten Pangkep.
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum emperis, mencakup penellitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang datanya diperoleh langsung dari lembaga/instansi dan atau masyarakat. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan meliputi pemeriksaan, sistematisasi dan analisis secara kualitatif berdasarkan teori, pandangan, doktrin, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sinergitas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep dalam poses pelaksanaan program pendaftaran hak atas tanah tersebut masih belum efektif, dimana data Calon Penerima Calon Lokasi yang diperoleh melalui program sertipikat Hak Atas Tanah bagi nelayan yang diberikan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pihak BPN Kabupaten Pangkep yang tidak sesuai dengan alokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang diselenggarakan oleh pihak Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep, sehingga target yang ingin dicapai belum maksimal. (2) Hambatan-hambatan yang diperoleh dalam pelaksanaan sertipikat Hak Atas Tanah bagi Nelayan di Kabupaten Pangkep yaitu adanya kesalahan informasi terkait kriteria untuk terpenuhinya data Calon Penerima Calon Lokasi yang diberikan baik oleh KKP maupun Nelayan yang disebabkan data yang diberikan tidak sesuai antara calon pemohon dan calon lokasi, dan juga sebagaimana sertipikat Hak Atas Tanah bagi Nelayan yang didaftarakan melalui penyelenggaraan PTSL memiliki perbedaan dalam menentukan wilayah atau daerah kegiatan serta batas waktu yang tergolong singkat.