KEABSAHAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANPA DISERTAI SURAT SETORAN PAJAK

David Mars Tornado, Keabsahan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Tanpa Disertai Surat Setoran Pajak, di bawah bimbingan Marwati Riza dan Sri Susyanti Nur.
Tujuan penelitian dalam Tesis ini (1) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah tanpa disertai surat setoran pajak. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan surat keputusan pemberian hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional tanpa disertai surat setoran pajak.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kabupaten Mamasa. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah dua orang Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, satu orang Pegawai Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Mamasa, dan tiga orang masyarakat Kabupaten Mamasa. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen yang akan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa dalam menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah telah dilakukan sesuai dengan dasar kewenangannya. Status tanah yang menjadi objek permohonan adalah tanah negara yang terletak di Kabupaten Mamasa dengan alas hak berupa surat keterangan jual beli dan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik). Adapun bukti pembayaran pajak yang wajib dilampirkan oleh pemohon hak hanyalah bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (selanjutnya disingkat BPHTB). (2) Surat keputusan pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa tanpa disertai surat setoran pajak tetap berlaku sah karena telah memenuhi persyaratan baik materil maupun formil serta telah sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait di mana pemohon hak hanya disyaratkan untuk melampirkan bukti pembayaran BPHTB dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui surat keputusan pemberian hak atas tanah, sehingga lampiran bukti pelunasan pajak penghasilan (PPh) berupa Surat Setoran Pajak (SSP) tidaklah wajib untuk dilampirkan.
Kata Kunci: Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah; Tanah Negara; Pajak Penghasilan (PPh); Surat Setoran Pajak (SSP).