PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir, B012181017, Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika di bawah bimbingan Zulkifli Aspan, dan Muh. Hasrul.
Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana dilakukan melalui penelitian lapangan dan juga kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap ASN yang terlibat penyalahgunaan narkotika.
Tujuan penelitian ini adalah untuk penerapan disiplin ASN di Kabupaten Polewali Mandar sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan bentuk pengawasannya dalam rangka pencegahan keterlibatan ASN dalam penyalahgunaan Narkotika.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika adalah dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan dan diberhentikan untuk sementera. Hal ini berdasarkan pada telah adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada 2 orang PNS yang terbukti menjadi penyalahguna narkotika pada tahun 2019, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahuh penjara. Pelaksanaan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Terhadap PNS tersebut, sejak menjadi tersangka dan ditahan yang bersangkutan hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan
jabatan terakhir sebagai PNS. Bentuk pengawasan dan penanggulangan Narkotika terhadap aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui kegaitan pengawasan langsung oleh atasan secara internal. Untuk pengawasan eksternal, PNS diawasi oleh KASN dan untuk Pemerintah Kabupaten Polewali mandar juga telah dilakukan pelaksanaan tes urine terhadap seluruh ASN secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Badan NarkotikaNasional.
Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Penyalahgunaan, Narkotika