DINSIE, M FAHRU REZA (2021) PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/11150/1.hassmallThumbnailVersion/B11114336_skripsi_05-11-2021%20Cover1.jpg)
![](/11150/1.haspreviewThumbnailVersion/B11114336_skripsi_05-11-2021%20Cover1.jpg)
B11114336_skripsi_05-11-2021 Cover1.jpg
Download (259kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B11114336_skripsi_05-11-2021 Bab 1-2.pdf
Download (615kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B11114336_skripsi_05-11-2021 Dapus-lamp.pdf
Download (157kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B11114336_skripsi_05-11-2021.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (697kB)
Abstract (Abstrak)
M FAHRU REZA DINSIE (B11114336) dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2018/Pn. Soe Tahun 2018”. Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hak restitusi bagi korban kejahatan perdagangan orang dan untuk mengetahui efektifitas penerapan hak restitusi berdasarkan putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Soe Tahun 2018.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu literature buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier seperti
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Eksistensi terkait restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sangat jelas adanya dengan diaturnya dalam UURI PTPPO, dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas mengenai segala hal yang diatur mengenai restitusi. 2) Putusan majelis hakim sudah efektif dengan membebankan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga korban. Mengingat atas perbuatan
terdakwa keluarga korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban.
Kata Kunci : Hak Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 25 Nov 2021 03:52 |
Last Modified: | 25 Nov 2021 03:52 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/11150 |