IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA ENTITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYEDIAKAN INFORMASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara mengamanahkan penggunaan basis
akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintahan.
Sejalan dengan itu, pemerintah kemudian mengeluarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai penganti PP
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju basis
akrual. Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun
2010 tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP) dan Permendagri No.
64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.