TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/PM-II-09/AD/IV/2019)


ALMI, ALMI (2021) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/PM-II-09/AD/IV/2019). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B011171079_skripsi_05-11-2021 Cover1.jpg

Download (262kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B011171079_skripsi_05-11-2021 Bab 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B011171079_skripsi_05-11-2021 Dapus-lamp.pdf

Download (384kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B011171079_skripsi_05-11-2021.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Almi (B011171079), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Ad (Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/Pm-Ii-09/Ad/Iv/2019), (dibimbing oleh Muhammad Said Karim sebagai pembimbing I dan Haernah sebagai pembimbing II)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana perzinahanan lebih tepatnya tindak pidana perzinahan di kalangan Militer. Perzinahan pada umumnya dapat dilakukan oleh siapa saja baik masyarakat sipil maupun seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) .
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif tindak pidana perzinahan yang dilakukan oknum militer. Dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri.
Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan, diproleh kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Jaksa Penuntut Umum harus menyusun dengan cermat dan teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dikenakan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
Kata Kunci : Perzinahan; Tindak Pidana; TNI

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 23 Nov 2021 02:26
Last Modified: 23 Nov 2021 02:26
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/11076

Actions (login required)

View Item
View Item