Saputra, Nur Wahyudi (2021) PENERAPAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA OLEH PROVIDER JASA PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI GAME ONLINE. Thesis thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
B022171043_tesis_01-11-2021 COVER1.png
Download (162kB) | Preview
B022171043_tesis_01-11-2021 1-2.pdf
Download (1MB)
B022171043_tesis_01-11-2021 DP.pdf
Download (278kB)
B022171043_tesis_01-11-2021.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Hal yang selalu menjadi permasalahan dalam jual beli secara elektronik berkaitan dengan syarat kecakapan itu sendiri yang tidak mempertemukan secara langsung antara para pihak yang terlibat sehingga sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pihak-pihak yang saling mengikatkan diri. Sebagai salah satu contoh dalam transaksi jual beli item game online yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu
pihak karena adanya ketidaktegasan dalam penerapan syarat cakap baik oleh merchant maupun oleh provider sebagai penyedia jasa pembayaran secara online. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini mengkaji dua pokok
masalah yaitu pertama, apakah penerapan syarat cakap oleh provider penyedia jasa pembayaran pada pembelian item game online telah terpenuhi?; dan kedua, apakah upaya hukum yang dapat ditempuh
pengguna jasa game onlie terhadap kerugian yang dialami Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan Teknik studi lapangan dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil yang diperoleh bahwa penerapan syarat cakap telah serta merta diterapkan dengan adanya
aturan dari pemerintah untuk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini dilakukan pada saat akan mendaftarkan kartu prabayar ataupun kartu pasca bayarnya. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata,
salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan, yang berarti bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian harusnya cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat cakap dalam suatu
perjanjian merupakan syarat subjektif, yang apabila tidak terpenuhi berimplikasi pada dapat dibatalkannya perjanjian tersebut apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan. Adapun upaya yang dapat dilakukan bagi
pihak-pihak dalam perjanjian untuk menuntut ganti rugi dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau pengaduan kepada BI.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 23 Nov 2021 02:21 |
Last Modified: | 23 Nov 2021 02:21 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/11071 |