IMPLIKASI YURIDIS TIDAK DIBAYARKANNYA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, (2) Menganalisis dan menjelaskan mengenai pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tidak dibayarkan oleh PPAT dapat diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensial yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan lebih lanjut.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bahwa: (1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris/ PPAT dalam pembayaran BPHTB hanya sebatas melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menjalankan kewajibannya berdasarkan bukti-bukti yang akan diserahkan kepada PPAT sebelum menandatangani akta yang berhubungan dengan hak atas tanah atau bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No 21 tahun 1997 tentang BPHTB. (2) Pembayaran BPHTB yang tidak dibayarkan oleh PPAT termasuk dalam tindak pidana korupsi karena telah merugikan keuangan negara, yang mana keuangan negara seharusnya telah diterima ke dalam khas negara ternyata tidak benar-benar diterima karena dalam pelaksanaannya didasarkan pada bukti penerimaan yang dipalsukan.