PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan dan menganalisis kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjaga kerahasiaan jabatan; dan (2) menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.Tipe penelitian ini penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier degan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Kemudian bahan hukum yang diperoleh disajikan secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat penyimpan rahasia terhadap akta (mengenai isi) yang telah dibuat demi terjaganya kepentingan para pihak di dalam akta, menjaga kerahasiaan isi akta merupakan bentuk dari yang diperintahkan sumpah/janji Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena isi akta hanya diketahui oleh para pihak dalam sebuah akta yang telah dibuat oleh PPAT. (2) Perlindungan Hukum terhadap PPAT dalam menjaga kerahasiaan jabatan adalah menggunakan Hak Ingkar PPAT, terkecuali dalam hal terdapat kepentingan yang lebih tinggi yaitu kepentingan umum seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adapun Perlindungan Hukum oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah dalam bentuk pendampingan hukum apabila seorang PPAT dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dalam sebuah persidangan.