IMPLIKASI INTERVENSI BERSENJATA NATO DI LIBYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA LIBYA

ABSTRAK
M. Reza Lensa Sudirman, B111 07 793, Implikasi intervensi bersenjata NATO di
libya terhadap kedaulatan negara Libya, dibimbing oleh Prof. dr. S.M Noor, S.H.,M.H.,
selaku pembimbing I dan bapak Maskun, S.H.,LLM., selaku pembimbing II.
Sampai saat ini, intervensi merupakan salah satu persoalan hangat dalam
hukum internasional. Pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi, sering dilakukan
oleh organisasi internasional atas dasar perlindungan hak asasi manusia. Berawal dari
suatu konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Libya yang dilakukan oleh pihak
oposisi dalam usahanya untuk menggulingkan pemerintahan khadaffi. PBB selaku
organisasi internasional yang bersifat universal dengan tujuan utama untuk
memelihara perdamaian dunia akhirnya mengeluarkan Resolusi DK PBB No.1970 ini
disusul dengan Resolusi DK PBB No.1973 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret
2011 yaitu tentang embargo senjata dan larangan terbang.
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data,
yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) dan melalui
penelitian secara langsung di beberapa tempat lokasi penelitian, yang kemudian
penulis tambahkan dengan berbagai penelusuran buku-buku, dokumen-dokumen,
artikel, jurnal, surat kabar, dan hasil dari browsing di situs-situs yang berkaitan dengan
masalah yang diangkat. Lalu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan dalam
bentuk deskriptif.
Dari penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa intervensi yang dilakukan
oleh NATO di Libya melalui resolusi DK PBB No.1973 didasarkan oleh dua alasan,
yaitu: Penggunaan kekuatan bersenjata didasarkan oleh resolusi DK PBB, dan bahwa
intervensi menggunakan kekuatan bersenjata diperlukan untuk mencegah pelanggaran
HAM yang semakin parah.
Berkaitan dengan perkembangan masyarakat internasional yang tidak lagi
menempatkan negara sebagai pusat, akan tetapi telah beralih kepada pemenuhan
HAM dengan konsekuensi pengikisan terhadap kedaulatan, ditambah hadirnya
organisasi internasional untuk menginvestigasi, mengawasi, dan menghukum tindakan
yang melanggar HAM yang dilakukan oleh suatu negara terhadap warga negaranya
menjadikan kedaulatan sebagai “Letztbegründung” (prinsip utama) telah bergeser