Analisis Hukum Tentang Proses dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelepasan Tanah Adat dalam Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Depapre Kabupaten Jayapura

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan proses pelepasan tanah adat terkait hak ulayat untuk pembangunan pelabuhan peti kemas di Depapre, Kabupaten Jayapura Dan (2) Menjelaskan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pelepasan adat pada pembangunan pelabuhan peti kemas di Depapre, Kabupaten Jayapura
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan berdasarkan pada data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara, dan tinjauan kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Depapre Kabupaten Jayapura yang dalam suatu rumpun keluarga dengan Marga Tongroitouw yaitu suku Moi yang sebagai salah satu suku di Papua. Sampel dalam dalam penelitian ini diambil berdasarkan atas pertimbangan tertentu yang dinilai sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini dan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni ini terdiri dari beberapa masyarakat adat Papua yang dalam suatu suku moi penduduk asli Papua.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses pelepasan tanah adat terkait hak ulayat untuk pembangunan pelabuhan peti kemas di Depapre Kabupaten Jayapura tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal ini disebabakan oleh beberapa faktor, diantaranya proses pembangunan pelabuhan peti kemas mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pembangunan saat ini, dimulai pada Tahun 2010 yang mana pada saat tersebut masih berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama. Adapun upaya hukum yang selama ini ditempuh yaitu melalui gugatan ke pengadilan, namun belum memperoleh hasil yang diharapkan oleh masyarakat.