PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK DI KABUPATEN LUWU TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK


RIO ISAL, RIO (2013) PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK DI KABUPATEN LUWU TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
rioisal-2915-1-13-rioi-3 1-2.pdf

Download (550kB)
[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
rioisal-2915-1-13-rioi-3 cover.jpg

Download (242kB) | Preview
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
rioisal-2915-1-13-rioi-3 dapus.pdf

Download (127kB)
[thumbnail of full teks] Text (full teks)
rioisal-2915-1-13-rioi-3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (701kB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK
RIO ISAL (B111 06 633), “Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap
Pelanggaran Izin Pemanfaatan Hutan Hak Di Kabupaten Luwu Timur
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin
Pemanfaatan Hutan Hak”. Di Bawah Bimbingan Muhammad Djafar Saidi
Selaku Pembimbing I dan Kasman Abdullah Selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi
administrasi terhadap pelanggaran izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten
Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 dan untuk
mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi administrasi
terhadap pelanggaran izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten
Luwu Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik
pengumpulan data melalui penelusuran literatur, dokumentasi, dan
wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan,
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat
kaitannya dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan sanksi
administrasi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun
2007 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak dapat dilihat dari 2 (dua) indikator
yakni indikator proses imlementasi peraturan dan indikator jumlah
pelanggaran. Dari dua indikator tersebut dapat di simpulkan bahwa
pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pemanfaatan
hutan hak di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak berjalan efektif; dan (2)
Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi administrasi
terhadap pelanggaran izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 yakni faktor peraturan,
faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor
kondisi wilayah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 22 Nov 2021 01:48
Last Modified: 22 Nov 2021 01:48
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/11012

Actions (login required)

View Item
View Item