Tinjauan Hukum Pemberian Izin Bagi Travel Ibadah Haji Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan pemberian izin travel ibadah haji khusus dan kendala pemberian izin travel ibadah haji khusus berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
Penelitian ini dilaksanakan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, PT. Pandi Kencana Murni Makassar, PT. Zam-Zam Utama Makassar dan berbagai literatur. Data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan Teknik studi wawancara dengan wawancara langsung kepada pihak terkait dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil dari penilitian dan penggunaan kajian dari berbagai literatur yang dilakukan oleh penulis bahwa persyaratan pemberian izin PIHK tertuang didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.23 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 2020 yaitu legalitas dasar perusahaan yang merupakan berkas-berkas yang wajib dilampirkan, manajemen pengelolaan perusahaan dan kemampuan finansial perusahaan Adapun Kendala dalam pemberian izin PIHK terdiri atas substansi, struktur dan kultural. Persyaratan yang diminta oleh Kementerian Agama dapat dikatakan bersifat umum akan tetapi lebih menyeleksi gunanya untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak relevant terhadap PIHK.