TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 940 / Pid.B / 2009 / PN.Mks)

ABSTRAK
MURSIDIN (B111 06 858), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 940 / Pid.B /
2009 / PN.Mks). Di Bawah Bimbingan Andi Sofyan Selaku Pembimbing I
dan Dara Indrawati Selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap
tindak pidana penyerobotan tanah serta bagaimana pertimbangan hukum
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyerobotan
tanah dalam Putusan Nomor: 940/Pid.B/2009/PN Mks.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada instansi
Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Badan
Pertanahan Nasional Makassar, serta Kejaksaan Negeri Makassar. untuk
mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi.
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif
dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan
permasalahan mengenai penyerobotan tanah. Hal ini dimaksudkan untuk
memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) penerapan sanksi pidana
oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah sudah sesuai
karena penerapan sanksi dalam putusan perkara Nomor : 940 / Pid.B / 2009 /
PN.Mks dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sudah menjelaskan unsur tindak
pidana penyerobotan dan sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan pidana
materil mengingat sistem pemidanaan dalam KUHP menggunakan stelsel
pemidanaan maksimal, dan (II) pertimbangan hukum oleh hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyerobotan yang dilakukan
oleh terdakwa Abd. Rauf. S dalam putusan perkara nomor : 940 / Pid.B /
2009 / PN.Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan bahwa
terdakwa Abd. Rauf. S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana penyerobotan tanah maka terdakwa dijatuhi
hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6
(enam) bulan. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang
melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar, Terdakwa juga adalah
orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan
perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan
demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.