ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA DAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Pendekatan Perundang-undangan Dan Yurisprudensi)

ABSTRAK
H.M. INSAN ANSHARI AL ASPARY (B111 07 671). Analisis Yuridis Terhadap Asas
Actus Non Facit Reum Nisi Men Sit Rea Dan Asas Lex Specialis Derogat Legi
Generalis Dalam Tindak Pidana Perpajakan: Studi Pendekatan Perundang-undangan
Dan Yurisprudensi (dibimbing oleh H.M. Imran Arief dan Kaisaruddin Kamaruddin)
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis perumusan tindak
pidana, bentuk, dan jenis kejahatan dibidang undang-undang perpajakan maupun di luar
perpajakan; mengetahui metode penerapan unsur actus reus dan mens rea dalam
putusan pengadilan; dan memperoleh pemahaman serta memberikan pemecahan
terhadap masalah yang timbul dengan banyaknya undang-undang pidana khusus di
bidang perpajakan.
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, khususnya pada
instansi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Tangerang. Instrumen
pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan
wawancara langsung terhadap nara sumber dari instansi terkait. Data dianalisis secara
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Kebijakan hukum pidana positif di bidang
perpajakan tergolong telah mencapai hasil sebagai produk perundang-undangan yang
baik sesuai dengan keadaan dan situasi perekonomian Indonesia terutama dalam upaya
proteksi bagi sektor perpajakan sebagai sumber utama pendapatan Negara serta
penggunaan stelsel kumulatif pidana dapat mencegah terjadinya tindak pidana perpajakan
serta memulihkan kembali kerugian Negara baik tingkat pusat maupun daerah. (2).
Implementasi asas actus non facit reum nisi mens sit rea dalam tindak pidana perpajakan
dapat diketahui melalui apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada perkara
pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel. Pertimbangan majelis hakim mengenai unsur
actus reus adalah sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang
terbesar, oleh karena itu maka orang yang mengabaikan kewajiban-nya dengan cara tidak
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berpotensi merugikan pendapatan Negara.
Sedangkan unsur mens rea bahwa terpidana adalah orang yang berpengalaman bekerja
di beberapa perusahaan, sudah tahu dan sudah seharusnya tahu bahwa setiap
perusahaan atau bentuk usaha tetap (BUT) yang telah memperoleh keuntungan
diharuskan mendaftarkan dan melaporkan badan usahanya ke direktorat jenderal pajak
untuk perhitungan pembayaran pajak yang telah berjalan, namun hal itu tidak dilakukan
terpidana dalam kurun waktu antara 2002 sampai 2005 yang dimana kurun waktu tersebut
cukup lama bagi terpidana untuk mendaftarkan dan melaporkan perhitungan pajak ke
direktorat jenderal pajak. (3). Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi
maupun perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan pidana di bidang
keuangan Negara (lex specialis) tidak serta - merta berlaku di bidang perpajakan,
melainkan harus diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat di dalam undang-undang
perpajakan (lex specialis systematic). Oleh karena undang – undang pemberantasan
tindak pidana korupsi dan undang-undang perpajakan tunduk pada rezim hukum yang
berbeda. Undang-undang Perpajakan (lex Specialis Systematic) berlaku untuk subjek
hukum tertentu yaitu para wajib pajak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang –
undang perpajakan. Sedangkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi merupakan lex specialis terhadap KUHP yang ditujukan kepada setiap orang yang
memenuhi unsur tindak pidana korupsi.