TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN MAROS


BACHMID, FAUZIAH (2011) TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN MAROS. Skripsi thesis, Universitas Hassanuddin.

[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
fauziahbac-3054-1-fauziah-d 1-2.pdf

Download (641kB)
[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
fauziahbac-3054-1-fauziah-d cover.jpg

Download (207kB) | Preview
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
fauziahbac-3054-1-fauziah-d dapus-lam.pdf

Download (495kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
fauziahbac-3054-1-fauziah-d.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK
FAUZIAH BACHMID (B111 06 757), Tinjauan Hukum Tentang
Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di
Wilayah Pesisisr Kabupaten Maros Di Bawah Bimbingan Muhammad
Djafar Saidi Selaku Pembimbing I dan Ruslan Hambali Selaku
Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan
pengelolaan sumber daya perikanan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dan
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros khususnya pada
Kantor Pemerintah Kabupaten Maros dan Kantor Dinas Perikanan, Kelautan
dan Peternakan Kabupaten Maros. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis
menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan
untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi.
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif dengan
melakukan observasi lapangan dan menggabungkannya dengan data
kepustakaan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2005 sebagai legitimasi yuridis pendelegasian kewenangan
pengelolaan sumber daya perikanan dan bahwa faktor terbesar yang
mempengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut adalah kualitas sumber
daya manusia di kalangan instansi pemerintah Kabupaten Maros. Penelitian
ini menyarankan perlunya reformasi birokrasi dalam bidang infrastruktur
dengan harapan maksimalisasi program yang diturunkan dari kewenangan
tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Kamaluddin
Date Deposited: 17 Nov 2021 05:09
Last Modified: 17 Nov 2021 05:09
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/10866

Actions (login required)

View Item
View Item