PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK CACAT MENTAL (Studi Kasus Putusan Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar

ABSTRAK
ANDI ADE PURNAMA PUTRA ( B 111 07 703 ), Penyertaan Dalam
Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Cacat Mental (Studi Kasus
Putusan Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar),dibawah bimbingan bapak
Syamsuddin Muchtar, sebagai pembimbing I dan bapak Amir Ilyas, sebagai
pembimbing II
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum
pidana atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak yang
mengalami cacat mental dalam putusan nomor 1547/Pid,B/2009/PN.Mks dan
Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam
menerapkan hukuman atas tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap
anak yang mengalami cacat mental dalam putusan nomor
1547/Pid,B/2009/PN.Mks
Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang tertuang dalam judulnya
mengenai “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak
Cacat Mental (Studi Kasus Putusan Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar),
maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Makassar,
Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundangundangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan
hukum pidana atas tindak pidana Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar
sudah tepat sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu
pidana penjara ditambahkan dengan denda sebagaimana diatur dalam pasal
81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55
ayat 1 ke-1 KUHP , karena terdakwa telah merugikan korban dan
keluarganya, telah merusak masa depan korban yang masih anak-anak, serta
menimbulkan dampak sosiologis dimasyarakat dimana korban tinggal yang
harus ditanggung oleh korban dan keluarganya sendiri. Penerapan hukum
pidana secara alternatif yang dianut dalam KUHP tidak dituangkan dalam
pengambilan putusan ini. Karena tindak pidana ini lebih condong terhadap
pemerkosaan anak yang masih dibawah umur dan belum bisa kawin, sesuai
dengan asas yang khusus mengalahkan yang umum disebut dengan
Lex Spesialist Derogate Legi Generale. Sedangkan Pertimbangan hukum
oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor
1547/Pid.B/2009/PN.Makassar kurang tepat, hal ini dikarenakan sanksi pidana
penjara yang diberikan masih sangat ringan dan jauh dari sanksi maksimal
sebagaimana dalam Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP