PENATAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG HARMONIS DI KOTA MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis harmonisasi Peraturan Daerah Kota Makassar tentang pajak daerah dan retribusi daerah; dan (2) Menganalisis upaya penataan pembentukan Peraturan Daerah di kota Makassar untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang harmonis.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan Daerah Kota Makassar tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih terdapat kelemahan dalam hal harmonisasi vertikal dan horisontal. Kelemahan secara vertikal dilihat dari tidak harmonisnya Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditandai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) terkait pengecualian objek pajak restoran, Pasal 14 huruf g dan Pasal 17 huruf k terkait jenis objek pajak hiburan. Adapun kelemahan secara horisontal ditekankan pada Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang ditandai dengan ketentuan Pasal 18 terkait penentuan izin tempat penjualan minuman beralkohol. (2) Upaya penataan pembentukan Perda kota Makassar untuk mewujudkan Perda yang harmonis melalui beberapa tahapan; 1) Perencanaan, dilaksanakan dalam Propemperda, dimulai dengan penelitian dan pengkajian yang dituangkan dalam naskah akademik pajak daerah dan retribusi daerah sebagai media harmonisasi, 2) Penyusunan, pengharmonisasian Rancangan Perda oleh Kemenkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Nomor 15 Tahun 2019, namun demikian Kanwil Kemenkumham belum pernah terlibat dalam hal pengharmonisasian Perda kota Makassar tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3) Pembahasan, memeriksa harmonisasi setiap elemen dengan menyerap berbagai pendapat dari semua stakholders yang terlibat agar rancangan Perda tetap selaras. 4) Pengesahan, berupa wajib evaluasi dan sebelum mendapat nomor registrasi, terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap hasil penyempuraan Rancangan Perda.