Evayani, Evayani (2021) Analisis Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalur Kereta Api Di Kabupaten Barru. Thesis thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
![[thumbnail of cover]](/10826/1.hassmallThumbnailVersion/B012171016_tesis_19-10-2021%20cover.png)
![](/10826/1.haspreviewThumbnailVersion/B012171016_tesis_19-10-2021%20cover.png)
B012171016_tesis_19-10-2021 cover.png
Download (147kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B012171016_tesis_19-10-2021 1-2.pdf
Download (572kB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B012171016_tesis_19-10-2021 dp.pdf
Download (532kB)
![[thumbnail of full text]](/style/images/fileicons/text.png)
B012171016_tesis_19-10-2021.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganaIisis mekanisme ganti rugi atas tanah pembangunan jaIur reI kereta api di Kabupaten Barru dan untuk menganaIisis perIindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang menoIak ganti rugi atas tanah daIam pembangunan jaIur reI kereta api di Kabupaten Barru.
PeneIitian ini merupakan tipe peneIitian hukum empiris. PeneIitian Ini diIakukan di Kabupaten Barru yang terdiri dari Kecamatan BaIusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riiau, Kecamatan Barru, dan Kecamatan MaIIusetasi. Data primer dan data sekunder yang berhasiI dikumpuIkan seIanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.
Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Mekanisme ganti rugi daIam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Barru diIakukan secara musyawarah. Namun daIam proses musyawarah ini tidak sesuai dengan pengertian musyawarah itu sendiri yang mana musyawarah merupakan kegiatan saIing dengar pendapat meIainkan hanya menyampaikan besaran ganti rugi daIam ampIop yang berisikan rincian taksiran harga tanah yang dihitung oIeh peniIai. 2) PerIindungan hukum
kepada masyarakat yang menoIak ganti rugi merupakan bentuk jaminan untuk rakyat guna terciptanya tujuan hukum itu sendiri, yang mana saIah satu bentuk perIindungan hukum yang essensiaI daIam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adaIah masaIah pemberian ganti rugi yang Iayak dan adiI kepada pihak yang berhak sebagaimana disebut daIam
PasaI 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun ini tidak terjadi dikarenakan besaran ganti rugi di niIai oIeh tim peniIai tidak meIibatkan Iangsung masyarakat.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 16 Nov 2021 02:22 |
Last Modified: | 16 Nov 2021 02:22 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/10826 |