TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.MKS)

DIYAH SAVITRI, 2011.TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK TIDAK
MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi
Kasus Putusan No.1399/Pid.B/2010/PN.MKs). Dibawah bimbingan
Prof.Dr.Muh.Said Karim,S.H,M.Hum sebagai Pembimbing I dan Nur
Azisa,S.H,M.H sebagai Pembimbing II
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan
hukum pidana terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan
Narkotika juga bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara
pidana No.1399/Pid.B/2010/PN.Mks.
Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah
wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan
perundang-undangan, dokumen, dan sebagainya. Analisis data
menggunakan analisis deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan
maka disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan terhadap delik tidak melaporkan adanya
penyalahgunaan Narkotika dengan terdakwa Syamsudin alias Syam Bin
Hading adalah Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dimana unsur-unsur yang ada didalamnya terpenuhi didalam proses
peradilan namun menurut penulis unsur delik tersebut tidak terpenuhi. Ini
dikarenakan adanya penerapan pasal yang kurang tepat yakni terdakwa
bukan sebagai seorang saksi melainkan sebagai tangan kanan dari Lk.
Anca (DPO), selain itu perbedaan redaksi tuntutan dari jaksa penentut
menjebabkan terjadinya kekeliruan, bukan Cuma itu pebedaan unsur
delik antara pasal tidak salingmencocokkan atau saling mendukung
sehingga menyebabkan suatu ambigu atau ketidak jelasan dalam
penerapan pasalnya, dalam hal ini Pasal 107 UU No.35 Tahun 2009 dan
ketentuan pidananya (Pasal 111 – Pasal 130). Namun terdakwa tetap
dijatuhi pidana selama 5 (bulan) atau denda sebesar Rp. 50.000.000.00.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menerut penulis telah
keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, dalam
memeriksa dan memutus perkara delik tidak melaporkan adanya
peyalahgunaan Narkotika. Untuk selanjutnya penulis berharap agar
dikemudian hari apabila terjadi kembali kasus serupa, hakim yang
memutus perkara dapat lebih jeli dan teliti dalam menimbang unsur yang
terdapat dalam kasus tersebut, sehingga dalam membuat putusan dapat
lebih tepat dan memberi rasa keadilan.