ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN HARTA BERSAMA MENJADI MUTH’AH

A.Maya Sarah (B 111 07644) “Analisis Yuridis Pengalihan Harta
Bersama Menjadi Muth’ah“ ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Sungguminasa Nomor 173/ Pdt.G/ 2010/ PA.Sgm ) dibimbing oleh Bapak M.
Arfin Hamid, selaku Pembimbing I dan Bapak Achmad Tjolli, selaku
Pembimbing II.
Penelitian ini adalah Analisis Yuridis yang bertujuan untuk mengetahui
kedudukan hukum muth’ah dalam perkawinan Islam di Indonesia serta
pelaksanaan dan penyelesaian muth’ah dalam Putusan No.
173/Pdt.G/2010/PA.Sgm.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa
dengan mengambil salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi. Sumber
data yang diperoleh dalam penelitian ini antara hasil wawancara dengan
hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Pimpinan Majelis Ulama
Indonesia di Makassar, Ustadz, dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Ilmu Fiqh di Universitas Islam Negeri Makassar. Di samping itu
penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah bukubuku,
literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis yaitu dengan cara
pendekatan masalah berdasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam serta
berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada.
Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini ialah bahwa pemberian
muth’ah kepada istri yang ditalaq wajib diberikan oleh suaminya selama istri
menuntut haknya. Pemberian muth’ah disesuaikan dengan kemampuan
suami. Dalam memberikan keputusan, hakim memperhatikan besarnya
peranan masing-masing serta kondisi para pihak dimana peran suami istri
telah dijalankan dengan baik dengan sama-sama bekerja dalam mengatur
rumah tangga mereka serta mengurus anak-anak dengan sebaik-baiknya
yang berarti bahwa antara pemohon dan termohon saling membantu untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Adapun mengenai pembagian harta
bersama yang seharusnya dibagi 1/2 menurut Kompilasi Hukum Islam serta
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat diatur
berdasarkan kondisi para pihak atau kesepakatan yang telah disetujui dan
dilakukan oleh yang bersangkutan.