PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU

ABSTRAK
SEMI TANGKE. Pengharmonisasian Peraturan Daerah Yang Terkait Dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Maluku (dibimbing oleh Agussalim dan Abdul Razak).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembentukan Peraturan Daerah
yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku yakni Perda
tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Maluku dan Perda tentang
Pengelolaan dan Pelestarian Sagu, mengetahui harmonisasi atau sinkronisasi
dengan peraturan perundang-undangan diatasnya dan sederajat, serta
mengetahui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Maluku dalam Pengharmonisasian kedua Peraturan Daerah tersebut.
Penelitian ini bersifat deskritif. Pengumpulan data dilakukan melalui hasil
wawancara, observasi, dan kepustakaan. Data dianalisis dengan analisis kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa dibentuknya Peraturan Daerah tentang
Program Wajib Belajar 12 Tahun di Maluku karena sesuai dengan pembukaan
UUD 1945, pendidikan dasar 9 tahun yang telah tuntas paripurna tahun 2008 dan
untuk menciptakan sumber daya manusia Maluku yang berkualitas. Sedangkan
dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu, karena
sagu sebagai makanan pokok lokal, ketahanan pangan daerah, hutan sagu yang
mulai musnah dan berkurang, mempertahankan konservasi air tawar untuk
kebutuhan pulau-pulau kecil. Kemudian dalam pelaksanaan harmonisasi peraturan
daerah terhadap kedua perda tersebut, menunjukan masih adanya beberapa
peraturan perundang-undangan yang dicantumkan tidak sejalan dan tidak
berkaitan dengan kedua Perda tersebut. Adapun Peran Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM Maluku dalam Pengharmonisasian kedua Peraturan Daerah
tersebut adalah membantu pihak Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi dalam mengharmonisasikan dengan berbagai dasar pertimbangan
dibentuknya Perda dan mengharmonisasikan Perda dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sederajat serta teknis penyusunan
Perda yang sesuai dengan UU No.10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti
dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.
Kata Kunci : Harmonisasi Peraturan Daerah