Kurniawati, Kurniawati (2021) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Yang Menjadi Aset Pemerintah Kota Makassar. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
![[thumbnail of cover]](/10755/1.hassmallThumbnailVersion/B12116518_skripsi_02-11-2021%20COVER1.png)
![](/10755/1.haspreviewThumbnailVersion/B12116518_skripsi_02-11-2021%20COVER1.png)
B12116518_skripsi_02-11-2021 COVER1.png
Download (144kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B12116518_skripsi_02-11-2021 1-2.pdf
Download (848kB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B12116518_skripsi_02-11-2021 DP.pdf
Download (697kB)
![[thumbnail of full text]](/style/images/fileicons/text.png)
B12116518_skripsi_02-11-2021.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 hal. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah Kota Makassar. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah di kota Makassar.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanahan Kota Makassar, Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kota Makassar, dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dengan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data baik secara langsung ataupun website.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksanaan Sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah Kota Makassar telah dilakukan oleh Dinas Pertanahan bersama Kementria Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional terkait sesuai dengan mekanisme didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah namun belum optimal, dikarenakan masih banyak aset pemerintah Kota Makassar yang belum bersertifikat. (ii) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah Kota Makassar ada dua faktor yaitu Faktor Hukum karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait peruntukan dan pemanfaatan ruang bawah tanah dan Faktor Masyakat karena kurangnya kesadaran dalam memasang patokan batas tanah dan kurang lengkapnya berkas dari pemohon, serta terbatasnya biaya dalam melakukan sertifikasi tanah.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 15 Nov 2021 07:49 |
Last Modified: | 15 Nov 2021 07:49 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/10755 |