SURAT KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN PTUN MAKASSAR NOMOR : 73/G/2018/PTUN.MKS)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Putusan PTUN Makassar Nomor :
73/G/2018/PTUN.Mks).
Tipe penelitian yang digunakan dalam peniltian ini adalah penelitian normatif (doktrinal). Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan penelitian hukum yaitu Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan Pendekatan perbandingan (Comparative approach). Adapun data penelitian akan dianalisis dengan metode analisis Kualitatif, yakni analisis yang umumnya digunakan pada tipe penelitian hukum khususnya penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari kepustakaan, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum
tersier.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Surat Kepala Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) hanyalah merupakan surat pengantar atas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
Eksistensi surat tersebut layaknya prosedur persuratan antar instansi pemerintah.
Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki beberapa kelemahan. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui putusan 73/G/2018/Ptun.Mks keliru dalam mengidentifikasi judex facti dan salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya.
Rekomendasi dari penelitian ini adalah Perlunya ketentuan tambahan yang mengatur jelas kedudukan hukum sebuah dokumen surat untuk meminimalisir pertimbangan-pertimbangan keliru dari hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara. Perlunya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan sebuah perkara sengketa Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim sudah seharusnya atas dasar proses
mengadili secara holistik.