EFEKTIVITAS SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DI POLRESTABES MAKASSAR

Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) dalam mewujudkan transparansi penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar, serta mengetahui dan mengkaji akibat hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar yang tidak berdasarkan pada prinsip transparansi.
Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, yakni kantor Kepolisian yang berada dalam lingkup wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan mengambil sampel penelitian yakni Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) dalam mewujudkan transparansi penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar belum cukup efektif, khususnya oleh Polrestabes Makassar. SP2HP dapat lebih efektif lagi apabila Polri mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan administrasi kepolisian seperti sistem E-MP (Elektronik Manajemen Penyidikan) yang dapat di akses langsung oleh masyarakat. Penerbitan SP2HP merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pihak kepolisian dalam rangka menjamin terpenuhinya hak atas informasi warga negara Indonesia. Akibat hukum penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar yang tidak berdasarkan pada prinsip transparansi adalah tidak terpenuhinya hak atas informasi dari pelapor atau keluarga korban tindak pidana. Dengan SP2HP, pelapor atau keluarga korban tindak pidana dapat mengetahui perkembangan laporan yang telah dimasukkannya kepada pihak kepolisian. Apabila Penyidik tidak mengindahkan permohonan penerbitan SP2HP dari masyarakat, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan ke atasan Penyelidik tersebut atau dapat pula dilaporkan ke Divisi Propam atau Kompolnas sehingga penyidik yang bersangkutan dapat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.