Analisis Yuridis Penerapan Splitsing Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No. 12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No. 13/Pid.B/2018/PN Pkj)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dari suatu perkara pidana sehingga perlu untuk dilakukan pemecahan/pemisahan berkas perkara (splitsing). Penelitian ini juga menganalisis penerapan splitsing terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 KUHAP.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari putusan pengadilan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj dan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pangkep dan studi kepustakaan. Keseluruhan data kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut; (1) Kriteria suatu perkara pidana sehingga perlu dilakukan splitsing ialah apabila terdapat unsur delik yang berbeda dalam satu berkas perkara, apabila dalam satu berkas perkara terdapat unsur penyertaan, apabila dalam suatu perkara pidana terdapat kekurangan alat bukti terutama keterangan saksi, terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer, terhadap perkara pidana yang salah satu pelakunya ialah seorang anak. (2) Pelaksanaan splitsing terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 KUHAP.