PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI PADA YAYASAN PENDIDIKAN DULUWO LIMO LO POHALAA ATAS ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO

ABSTRAK
HIJRIAH MAULANI NANDA SYAPUTRI (NIM B11109153)
Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Pada Yayasan Pendidikan Duluwo
Limo Lo Pohalaa Atas Aset Daerah Kabupaten Gorontalo (dibimbing oleh
Syamsul Bahri dan Ruslan Hambali).
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum
Administrasi pada Yayasan Pendidikan Dulyuwo Limo Lo Pohalaa atas aset
daerah Kabupaten Gorontalo, demikian juga untuk menjelaskan status dari aset
daerah tersebut.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo dengan sasaran penelitian
pada kantor Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lo Pohalaa dan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Data penelitian terdiri dari data primer yang diambil dari wawancara
langsung dan data sekunder melalui informasi yang diperoleh secara tidak
langsung seperti data, literatur yang relevan, dokumen-dokumen serta peraturan
perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian
disajikam secara deskriptif dengan cara menguraikan, menjelaskan, kemudian
menggambarkan mengenai permasalahn yang dibahas.
Hasil penelitian pada aset pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang
dikelola oleh yayasan pendidikan DLP diperoleh dalam bentuk hibah dan pinjam
pakai, yang keputusan DPRD atas hibah tersebut tidak diiukuti dengan perjanjian
hibah dan akta notaris, begipula dengan Keputusan Bupati atas pinjam pakai yang
tidak diikuti dengan perjanjian pinjam pakai, selain itu regulasi yang mengatur
tentang pinjam pakai aset daerah hanya dapat dilaksanakan antar sesama instansi
pemerintah bukan pihak ketiga. Dalam hal Pertanggungjawaban Hukum
Administrasi atas aset daerah Kabupaten Gorontalo, dari segi legalitas bahwa
keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan berhubungan dengan aset berupa
tanah dan bangunan, tidak ada yang mengikuti peraturan perundang-undangan
yang berlaku, tidak memenuhi unsur, dan dapat dikatakan batal demi hukum.
Sehingganya aset-aset tersebut masih menjadi sepenuhnya milik pemerintah
daerah Kabupaten Gorontalo yang masih membutuhkan pertanggungjawaban dari
pihak yayasan berupa laporan kondisi, penggunaan, dan pengembangan aset, yang
selama ini belum pernah dilaksanakan oleh pihak yayasan.