TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN ENGIKA-TAN JUAL BELI TERHADAP HARTA BERSAMA YANG BELUM TERBAGI TANPA PERSETUJUAN MANTAN ISTRI

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan memahami alasan Notaris dalam membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap harta bersama yang belum terbagi tanpa adanya persetujuan mantan istri serta bagaimana tanggung jawab Notaris tersebut; dan (2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan mantan istri.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di beberapa Kantor Notaris di Kota Makassar dan di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi lapangan dan studi pustaka dan selanjutnyadianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alasan notaris dalam membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap harta bersama yang belum terbagi adalah karena pihak penghadap telah membuat surat pernyataan dan menyatakan akan menanggung segala risiko yang timbul akibat dari dibuatnya akta PPJB tersebut. Selain itu pihak penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengatakan bahwa seluruh objek yang akan dibuat PPJB adalah miliknya karena telah bercerai dengan Pelapor. Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara administratif dan juga secara perdata yaitu pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut permintaan ganti rugi terhadap notaris tersebut. 2). Pertimbangan Majelis Pengawas dalam menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis adalah karena pelanggaran yang dilakukan oleh notaris selaku terlapor, tidak berdampak fatal terhadap para pihak, dan belum menimbulkan kerugian. Selain itu, para pihak pada akhirnya sepakat tetap melanjutkan proses jual beli dan hasil penjualan telah disepakati akan dibagi dua oleh para pihak, sehingga dianggap cukup dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. Sanksi berupa teguran tertulis merupakan bentuk sanksi administratif yang bersifat reparatif. Penjatuhan sanksi terhadap notaris tersebut menunjukkan bahwa notaris terbukti bersalah karena ketidak hati-hatiannya telah membuat akta PPJB terhadap harta bersama tanpa persetujuan mantan istri.
Kata kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Harta Bersama