REFORMULASI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PESISIR DI SULAWESI SELATAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui : (1) Substansi pengaturan hukum kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir di Sulawesi Selatan. (2) Peranan pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan wilayah laut pesisir sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan. (3) Formulasi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ideal dalam pengelolaan wilayah laut pesisir di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris dengan Pendekatan yang digunakan adalah filosofi; Undang-undang; dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir yang telah di tetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sering mengalami konflik karena kedua Undang-undang tersebut meletakkan otonomi seutuhnya berada pada Kabupaten/Kota sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan baru yakni mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan membatasi kewenangan desentralisasi terutama pada bidang Kelautan yang kemudian kewenangan tersebut di tarik ke Provinsi. Peranan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah laut pesisir di Sulawesi Selatan adalah Provinsi kewalahan dengan beban tanggungjawab yang diberikan oleh Undang-undang karena wilayah kerja yang begitu luas dengan jumlah personil yang masih sangat terbatas sedangkan Kabupaten/Kota memiliki masyarakat nelayan tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang ada di daerahnya. Formulasi kewenangan yanga ideal untuk pengelolaan wilayah laut pesisir adalah kewenangan Kabupaten/Kota diadakan kembali dengan konsep Tradisional Fishing Right (TFR) dan kerjasama yang menguntungkan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota demi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten/Kota.